Dampak Ekonomi Akibat Kebijakan PPKM, Apa yang Harus Dilakukan?

LITERASI INDONESIA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, diterapkan oleh pemerintah di daerah  yang mengalami peningkatan kasus Covid-19, pasca libur panjang akhir semester.

Hal ini disebabkan mobilitas masyarakat dan kesadaran terhadap protokol kesehatan yang masih rendah. Kebijakan PPKM darurat mulai diberlakukan pada 3 Juli hingga saat ini.

PPKM Darurat yang kini diubah menjadi PPKM Level 4, membawa dampak yang cukup serius pada ekonomi Indonesia. Sesuai pidato yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada beberapa dampak dari kebijakan PPKM pada sektor ekonomi Indonesia.

Pertama, penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III diperkirakan melambat pada kisaran 4-5,4 persen. Oleh karena itu, APBN dan APBD harus difokuskan pada penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Fakta di lapangan, tidak hanya dua dampak besar pada sektor ekonomi akibat kebijakan PPKM. Ada beberapa dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak pertama, meningkatnya angka pengangguran. Hal ini disebabkan oleh penutupan sejumlah pabrik dan usaha pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi terbesar di Indonesia.

Dampak kedua, meningkatnya angka kemiskinan. Meskipun pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial dan subsidi gaji untuk memperkecil dampak Covid-19 dan kebijakan PPKM darurat, akan tetapi nominal yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat selama satu bulan.

Dampak ketiga, meningkatkan angka kriminalitas. Kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas sedangkan penurunan pendapatan masyarakat akibat ditutupnya sejumlah tempat usaha, menjadi alasan masyarakat melakukan tindak kriminal.

Dampak keempat, kenaikan harga pangan. Kebijakan PPKM memengaruhi pasokan dan permintaan di setiap komoditi pangan. Hal tersebut disebabkan karena ketidakmerataan persebaran bahan pangan di Indonesia.

Dampak kelima, melemahnya UMKM. Lemahnya UMKM disebabkan para pelaku kesulitan mendapatkan bahan baku. Selain itu juga terkendalanya distribusi produk dan pemasaran produk akibat pembatasan kegiatan masyarakat selama kebijakan PPKM darurat diberlakukan.

Dampak ekonomi akibat diterapkannya kebijakan PPKM darurat cukup besar dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Jika kebijakan ini terus berlangsung akan membawa dampak yang lebih besar pada sektor ekonomi Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya terobosan baru untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi akibat dampak Covid-19 dan kebijakan PPKM darurat.

Terobosan baru berupa menggiatkan ekonomi kreatif di masyarakat dengan mengedepankan kreativitas dan kemajuan teknologi. Penggiatan ekonomi kreatif perlu diperluas untuk membuka lapangan pekerjaan baru sehingga terselesaikannya permasalahan pengangguran dan kemiskinan akibat dampak Covid-19 dan kebijakan PPKM darurat. Penggiatan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

Secara tidak langsung ekonomi kreatif juga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan memperkecil angka keterlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga. Selain itu, menstabilkan harga pangan dan meratakan stok pangan di Indonesia. Contoh dari ekonomi kreatif adalah produksi masker yang kemudian dipasarkan secara online, modernisasi masakan tradisional, dll.

Merubah sistem penyaluran bantuan sosial dan subsidi gaji. Perubahan sistem dalam penyaluran bantuan sosial ini bertujuan untuk meminimalisir tindak korupsi dana bantuan sosial dan tepat sasaran. Sehingga bantu sosial mampu meringankan beban masyarakat dan memperkecil dampak dari Covid-19 dan kebijakan PPKM darurat.

Meminimumkan kedatangan tenaga kerja asing. Hal ini bertujuan agar ekonomi Indonesia tidak didikte oleh asing. Sekaligus sebagai upaya mengurangi jumlah pengangguran dalam negeri, dan meminimalkan penyebaran varian baru Covid-19.

Mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan kartu PraKerja. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh kartu PraKerja lebih cepat meningkatkan skill masyarakat secara komunal dan menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja dan ahli di bidangnya.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah selalu membawa dampak bagi sektor kehidupan masyarakat, begitu pula kebijakan yang diambil pada masa pandemi. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk meringankan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, tetapi terkadang permasalahan yang ada dalam masyarakat cukup kompleks. Sehingga pemerintah harus lebih bijak dan memperhitungkan segala dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang diambil.

Pandemi Covid-19 dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Hendaknya kita saling bahu-membahu untuk menghadapi musibah ini, dan selalu mematuhi protokol kesehatan.

Penulis: Regita Tri Adinda Kusuma (Siswa Kelas XII IPS 2-SMAN 03 Batu)

Related posts