Masih Minim, Pemerintah Segera Matangkan Peta Jalan Budaya Literasi

Literasi Indonesia – Budaya literasi di Indonesia masih terbilang minim. Pasalnya, meskipun dari tahun ke tahun nilai budaya literasi terus meningkat namun persentase atau nilai yang ditunjukkan dari beberapa indikator masih jauh dari target.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nyoman Shuida menjelaskan ada tiga indikator penilaian budaya literasi. Antara lain kemampuan membaca, mengakses internet, dan kunjungan perpustakaan atau taman bacaan masyarakat.

“Budaya literasi sebenarnya bukan sekadar kemampuan membaca, tapi bagaimana memanfaatkan itu untuk bisa berpikir kritis. Hal ini tentu yang harus kita dorong terus agar SDM Indonesia menjadi lebih berpengetahuan atau literat,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Budaya Literasi di Hotel Santika Premier, Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (20/5).

Nyoman mengungkapkan saat ini kementerian/lembaga, akademisi, dan stakeholder terkait lain sedang menyusun peta jalan peningkatan budaya literasi.

Peta jalan itu nantinya akan menjadi dokumen yang disepakati bersama sebagai pedoman dalam menjalankan program di masing-masing K/L pemerintah maupun nonpemerintah.

“Kita tahu Kemendikbud maupun kementerian/lembaga yang lain masing-masing sudah memiliki program, baik secara langsung ataupun tidak untuk meningkatkan budaya literasi. Melalui roadmap atau peta jalan yang sedang disusun ini, diharapkan dapat mencakup seluruh program sehingga tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.

Ia pun menyatakan bahwa budaya literasi masuk dalam salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh sebab itu, penyusunannya akan terus dimatangkan dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga dengan saling bergotong-royong dan bersinergi.

“Peningkatan budaya literasi ini bukan hanya tugasnya Kemendikbud, tetapi tanggung jawab kita bersama. Literasi merupakan faktor kunci dalam menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing untuk menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang,” pungkas Nyoman.

Sementara itu, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, Kreativitas Kemenko PMK Jazziray Hartoyo mengungkap saat ini skema sinergitas kementerian/lembaga di dalam peta jalan budaya literasi sudah dibuat. Tidak hanya melibatkan unsur pemerintah baik pusat maupun daerah tetapi juga kalangan akademisi, komunitas, dan stakeholder terkait.

“Pada prinsipnya peta jalan ini adalah dokumen yang harus kita sepakati bersama. Diharapkan pada 2024 nanti, baseline budaya literasi kita sudah mencapai target 71,04, peningkatan ranking posisi Indonesia dalam indikator global, serta terbangunnya sinergitas lintas K/L,” ucap Jazziray.

Ia menegaskan bahwa peta jalan peningkatan budaya literasi fokus pada Gerakan Literasi Nasional. Namun demikian, di dalamnya termasuk Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Masyarakat, dan Gerakan Literasi Lingkungan.

Beberapa hal yang menjadi titik penekanan dalam peningkatan budaya literasi diantaranya terkait dasar hukum kebijakan, masalah ketersiadaan koleksi buku, hingga jumlah perpustakaan maupun pustakawan.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud E. Aminudin Azis menilai salah satu masalah ketersediaan buku yang menjadi penghambat budaya literasi disebabkan standar buku yang ada di Indonesia masih belum sesuai standar Unesco.

“Minimal tiga buku baru setahun untuk satu anak. Walaupun buku itu ada juga isinya harus sesuai yang diminati anak, kecenderungannya sekarang itu buku yang menurut orang tuanya bagus padahal anak tidak suka. Buku-buku nonteks pun di sini belum jadi prioritas,”paparnya.

Di samping itu, terang Aminudin, setiap perpustakaan harus menjadi promotor buku. Artinya buku-buku yang ada di perpustakaan jangan hanya disimpan rapi menjadi koleksi, tetapi harus diberikan kepada siswa agar tertarik untuk membaca.

Data Perpustakaan Nasional menyebutkan saat ini baru 13,6% perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan. Hal tersebut dilihat dari berbagai aspek seperti SDM, sarana prasarana, hingga koleksi buku yang idealnya berjumlah dua kali lipat daro total jumlah penduduk negara. (*/pmk/Foto: Puput Mutiara)        

Related posts