Pemerintah Susun Peta Jalan Peningkatan Budaya Literasi

Jakarta, Literasi Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sedang menyusun peta jalan peningkatan budaya literasi.

Peta jalan itu dibutuhkan selain sebagai pedoman dan wadah kolaborasi, juga sebagai sinergi peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan budaya literasi.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nyoman Shuida mengatakan bahwa peningkatan budaya literasi di masyarakat merupakan tantangan bersama.

Oleh sebab itu, diperlukan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam meningkatkan konektivitas dan infrastruktur literasi, penyiapan konten literasi terutama dalam bentuk digital, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) literasi.

“Peningkatan basis data terpadu sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan budaya literasi juga perlu terus didorong, terutama untuk mengurangi disparitas antar wilayah,” ujarnya saat mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy pada acara Talkshow Virtual: Literasi Meningkatkan Kompetensi SDM, Rabu (28/4).

Ia menjelaskan budaya literasi memiliki peran nyata dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat ataupun menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas.

Literasi tidak hanya membuat seseorang menjadi tahu, tetapi dengan literasi yang tinggi juga akan membuat seseorang mampu mengatasi berbagai persoalan.

Berdasarkan survei OECD (The Survey of Adult Skills Reader’s Companion dan Skilled For Life? Key Finding From The Survey of Adult Skills) pada tahun 2013, diperoleh informasi bahwa pendapatan seseorang meningkat sejalan dengan kemampuan literasi.

Di negara yang belum menjadikan keterampilan membaca sebagai ukuran kinerja di tempat kerja cenderung memiliki produktivitas rendah.

“Kita tahu budaya literasi juga akan dapat mendukung generasi muda dan para pencari kerja dalam meningkatkan keahlian dan kemampuan secara spesifik untuk menjawab kehadiran transformasi digital dan disrupsi pasar kerja saat ini,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Nyoman juga mengapresiasi pencapaian Provinsi Kalimantan Selatan yang pada tahun 2020 menempati peringkat pertama secara nasional Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan nilai 48,70. Nilai tersebut jauh di atas rata-rata nasional yaitu 12,93.

Menurutnya, ada tiga indikator yang menentukan nilai budaya literasi. Pertama, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci. Kedua, persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mengakses internet.

Ketiga, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

“Alhamdulillah untuk ketiga indikator tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai di atas rata-rata nasional. Namun yang paling penting dan perlu dipahami, literasi merupakan faktor kunci yang memiliki kontribusi positif dalam menciptakan SDM atau tenaga kerja yang terampil dan berkeahlian di era revolusi industri 4.0,” pungkas Nyoman.  (*/pmk/Foto: Rendy Febrianto)

Related posts