Indeks Pembangunan Kebudayaan, Ukur Capain Setiap Daerah

Jakarta, Literasi IndonesiaIndonesia kini memiliki Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK merupakan instrumen baru untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan di setiap provinsi di Indonesia.

IPK  diluncurkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, Dirjen Kebudayaan Kemdikbud, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS.

“Pengampu dari IPK ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencana Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik serta Kemenko PMK yang senantiasa melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK I Nyoman Shuida.

IPK  sendiri bertujuan untuk memotret capaian pembangunan kebudayaan di wilayah tersebut, bukan memotret nilai budaya di suatu wilayah, karena sesungguhnya nilai budaya Indonesia adalah adiluhung yang harus selalu dijunjung tinggi.

Adapun proses penghitungan IPK terdiri dari 6 (enam) tahap, di antaranya adalah Pemetaan Indikator Kandidat Penyusun IPK, Proses Seleksi Indikator, Indikator Hasil Seleksi, Normalisasi Indikator, Penentuan Bobot Tiap Dimensi, dan Penghitungan IPK. IPK disusun atas 7 (tujuh) dimensi dengan rincian antara lain Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender.

Dari hasil penghitungan, dapat diketahui IPK Indonesia Tahun 2018 yang merupakan IPK pertama di Indonesia, mencapai angka sebesar 53.74, dan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya menempati peringkat tertinggi di tingkat nasional dengan indeks sebesar 72,84. Sementara itu, Provinsi yang menempati peringkat teratas IPK adalah Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian sebesar 73,79. Sedangkan Papua menempati peringkat terbawah dengan IPK sebesar 46,25.

“Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan dapat didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat yang cukup baik,” kata Shuida.

Related posts